DPMPTSP Lubuklinggau Raih Penghargaan Pelayanan Publik Dari Kemenpan RB

LUBUKLINGGAU

Databicara.net, Lubuklinggau – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), memberikan penghargaan kategori pelayanan baik kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Lubuklinggau, serta hasil evaluasi Penyelengara Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2020 kategori “Baik” dan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan nilai 3,88.

Penghargaan ini merupakan apresiasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2020, khususnya pada instansi Role Model Pelayanan Publik. Pada tahun 2020, evaluasi pada tingkat kabupaten / kota dilaksanakan pada 221 daerah.

Kepala DPMPTSP Kota Lubuklinggau, Hendra Gunawan, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kota Lubuklinggau, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaiknya pada masyarakat.

Ia berharap, prestasi ini dapat dipertahankan, serta optimis untuk meraih predikat A kedepannya.“Kedepan kita optimis mendapatkan predikat yang lebih baik lagi [predikat A], selain itu juga akan terus meningkatkan fasilitas sarana prasarana dan inovasi-inovasi dalam rangka pelayanan publik,” ujar Aan saat dikonfirmasi Wartawan di ruang kerjanya, Kota Lubuklinggau, Senin, (26) -4).

Dikatakan Aan, DPMPTSP Lubuklingau terus mempercepat pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan investasi, seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, kita akan menjaga citra baik pemerintah, membangun soliditas dan kerja sama meningkatkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sdangkan untuk meningkatkan kinerja, kita menjaga selalu budaya dan pola pikir yang ramah, santun, dan profesional dalam melayani masyarakat,” tandasnya.

Untuk diketahui, penghargaan tersebut menindaklanjuti amanat Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. (Joni). 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *